GUBERNUR DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama mengusulkan kebijakan gebrakan. Jakarta bebas dari distribusi BBM jenis premium. Usul itu direspons positif oleh PT Pertamina (persero) karena jika terealisasi dapat mengurangi impor BBM.
“Saya belum lihat surat (usulan)-nya. Tapi itu tidak masalah, tinggal lihat saja Dirjen Migas menyetujui apa enggak. Adanya kebijakan pemerintah seperti Ahok ini bisa mendorong masyarakat menggunakan bahan bakar bernonsubsidi,” tutur Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.
Penghilangan premium di Ibu Kota, menurutnya, juga akan ‘memaksa’ masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. Walakin, Ahmad usul penerapannya secara bertahap sembari sarana transportasi umum di Jakarta dibenahi.
“Sebaiknya premium dihilangkan di tengah kota dulu, karena di sana ada macammacam angkutan umum. Masyarakat yang mampu tidak usahlah pakai premium. Beli yang lebih ramah lingkungan supaya kualitas udara lebih baik,” imbuhnya.
Jakarta memakan porsi konsumsi premium lebih dari 20% dari total konsumsi nasional. Jika kebijakan penghentian distribusi premium benar diwujudkan Ahok, konsumsi akan berkurang. “Kita tau kan premium di Jamali (Jawa Madura Bali) itu umum, tapi kita tidak boleh menetapkan beda jauh dari non-Jamali. Artinya, Pertamina ambil profit sekitar 5% pun tidak bisa. Kalau harga MOPS (Mean of Plats Singapore) lagi naik, harga jual premium juga tidak bisa berubah. Itu Pertamina nanggung rugi lumayan besar,” urai Ahmad.
Saat dilansir Metrotvnews.com, Ahok mengaku sudah mengusulkan kepada Pertamina agar Jakarta absen dari distribusi BBM bersubsidi. “Saya bilang sama Pertamina disiapin surat khusus, premium di Jakarta enggak usah saja,” kata Ahok di Gudang Bulog, Jakarta, kemarin.
Menurutnya, subsidi ke BBM acap meleset dari sasaran. Sebab, justru dinikmati masyarakat mampu. “Lebih baik subsidi kendaraan transportasi umum. Toh sekarang lagi turun harganya. Karena juga polusi dan memboroskan uang negara,” ungkap Ahok.
Mantan bupati Belitung Timur itu menilai lebih baik dana subsidi dialokasikan kepada fasilitas pelayanan publik. Dengan begitu, warga tidak mampu dapat langsung menikmati hasil subsidi BBM tersebut. “Buat rakyat, yang penting ada transportasi, rumah baik, anak sekolah KJP (Kartu Jakarta Pintar) dan KJS (Kartu Jakarta Sehat),” tandas Ahok. (Tes/E-2) Media INdonesia, 3 Februari 2016, Halaman 19
Tidak ada komentar:
Posting Komentar